Kenangan dan Disintegrasi

Hari ini, saya sempat melihat photo-photo dari facebook yang diupload oleh seorang teman. Teman itu baru saja kembali dari dataran tinggi Alas di negeri Aceh sana. Pikiran saya langsung melayang, kira-kira ketika saya masih duduk di kelas 3-4 SD, pertama kali dan satu-satunya pengalaman saya berada di Tanah Gayo bersama dengan almarhum Bapak yang kebetulan waktu itu menjalankan tugas keliling kota-kota kabupaten di DI Aceh (Nama Propinsi ini dulu, sebelum Nanggroe Aceh Darussalam sekarang). Sudah menjadi tugas dari kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Nama Dinas Pendidikan dulu) untuk Divisi/Bagian beliau, yaitu sebagai pemantau dan pengawas pelaksanaan Evaluasi Belajar Tahap Akhir (Nasional).

Pertama kali itu saya berkeliling di 3 kota kabupaten dalam satu trip panjang (kalau tidak salah 3 minggu lamanya), Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Tengah. Sementara Bapak melaksanakan tugasnya berkeliling ke kantor-kantor Dinas Pendidikan di kabupaten-kabupaten tersebut, saya dititipkan di rumah sanak saudara. Banyak memori tersendiri dari perjalanan panjang ini. Tapi yang paling saya ingat jelas adalah Kota Takengon. Mungkin karena satu-satunya kota Kabupaten yang paling lama saya diami selama trip “dinas” ini.

Dulu, kota Takengon masih menjadi kota kabupaten satu-satunya untuk dataran tinggi Gayo. Berbeda dengan sistem desentralisasi saat ini, dimana sudah terbagi menjadi 3 kabupaten, yaitu Aceh Tengah dan kabupaten Bener Meriah serta kabupaten Gayo Lues. Kawasan Aceh tengah secara etnografis memang memiliki perbedaan dengan kebanyakan penduduk aceh di pesisir. Dari segi budaya dan historis juga ada perbedaan. Dikenal sebagai daerah holtikultur yang sangat kaya dengan perkebunan kopi. Biji kopinya yang khas -salah satu varietas terbaik dari kopi Arabica,  sudah mengundang orang-orang Belanda sejak abad ke-17 untuk memproduksi kopi terbaik di Eropa kala itu. Dan jangan heran jika anda mendengar sebuah perusahaan Kopi di Belanda “Holland Coffee B.V.” sampai saat ini masih mengantongi brand dan trademark “Gayo Coffe”. Sebuah trademark yang bisa dibilang sudah tidak mungkin diperjuangkan lagi oleh otoritas Indonesia karena alasan historis.

Kembali ke cerita kecil saya dulu, saya masih mengingat kondisi warung makan Mie Aceh tempat Bapak dan rekan kerjanya meeting waktu itu. Tepat di pinggiran “Danau Laut Tawar”. Hotel tempat kami menginap yang juga dekat Danau Laut Tawar yang luas nan indah itu. Bukan karena ingin mencari-cari lokasi paling bagus untuk menginap, jalan-jalan atau makan-makan. Tetapi memang pusat kota Takengon sendiri berada disisi Danau Laut Tawar.  Soal pemandangan? Ah, keindahaannya cuma bisa tersimpan di memori saya.

Sisa-sisa hari lain, selama Bapak berkeliling ke kota-kota kecil Kabupaten Aceh tengah, saya dititipkan di rumah sepupu saya. Sepupu saya itu sudah memiliki 2 anak perempuan cantik saat itu. Padahal saya sendiri masih duduk di kelas 3-4 SD. Umur anak-anaknya pun cuma selisih 3-5 tahun dari saya. Jadilah teman bermain saya selama disana, tepatnya di komplek Perumahan BPK (Balai Pelatihan Kerja), sekarang masuk dalam Kabupaten Simpang Tiga Redelong. Oh ya, saya masih ingat sempat “mencuri” secara halus satu komik bacaan mereka, sebuah komik yang sekarang masih saya ingat. Komik Marvel tiruan yang bercerita tentang semua tokoh Superhero dunia berkumpul mengalahkan kejahatan. Sebelum pulang kembali ke Banda Aceh,  saya sempat merengek-rengek ke Bapak untuk dibelikan jilid-jilid akhir komik ini ke toko buku di Kota Takengon yang jaraknya lumayan jauh. Bayangkan saja, untuk saat sekarang, itu sama artinya dengan harus melintasi kabupaten lain hanya untuk memenuhi keinginan seorang anak kecil yang kurang ajar seperti saya. Mungkin waktu itu Bapak saya akan berpikir, sialnya membawa anak banyak maunya seperti saya.

Kemarin (17/2) saya membaca artikel opini kompas tentang isu pemekaran wilayah. Isu lama, tetapi hangat kembali setelah meninggalnya Ketua DPRD Sumatra Utara beberapa waktu lalu. Dari raungan untuk membebaskan keinginan memekarkan wilayah, kini muncul renungan apakah pemekaran wilayah menjadi sebuah hal yang sama pentingnya dibandingkan kesejahteraan warga masyarakat secara merata untuk semua wilayah? Dulu, kepentingan pemekaran wilayah dan penerapan sistem desentralisasi diusung dengan alasan
mewujudkan pembangunan yang merata di setiap pelosok negeri ini. Memang ada wilayah-wilayah pemekaran yang sukses membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Gorontalo misalnya, membuat nama Fadel Muhammad sering disebut-sebut oleh acara-acara pemilu TV. Propinsi Gorontalo memang sukses, tapi tidak bisa dikesampingkan predikat jumlah penduduk propinsi tersedikit (800 ribu jiwa), bandingkan dengan Bandung yang berupa Kotamadya (4.1 juta jiwa). Jika mau di logika maka pelayanan publik Propinsi Gorontalo pun menjadi lebih stream dan efisien.

Penting melihat kembali kebutuhan akan pemekaran wilayah yang sampai saat ini banyak yang mulus persetujuannya di DPR. Banyak alasan yang muncul menjadi jauh dari kebutuhan menyejahterakan warga. Dari soal ras, agama, sejarah, bahasa, atau perasaan ketertinggalan. Lalu isu-isu ini menjadi senjata untuk mengajukan pemekaran.

Sebenarnya jika mau jujur, pemekaran wilayah ini muncul karena sebuah alasan keekonomian. Acuan terpenting adalah soal aset yang dimiliki sebuah kawasan. Bukan hal klise jika bicara hal ini. Aset sebuah kawasan atau daerah adalah kekayaan Sumber Daya Alamnya. Titik tolak dari semua usaha untuk menciptakan kesejahteraan. Setiap kawasan memiliki potensi SDA berbeda, cara pengelolaan berbeda, termasuk budaya masyarakatnya dalam mengelola pun berbeda. Persoalan kesenjangan bisa jadi hanya menjadi sebuah alasan saja, padahal yang ingin dititikberatkan adalah kesempatan pengelolaan secara mandiri aset lokal kawasan. Nah, pertanyaannya menjadi sederhana jika berbicara pengelolaan SDA secara lokal ini. Sampai sejauh mana SDA yang ada bisa dimaksimalkan oleh para petinggi-petinggi/pengusaha setempat untuk kemakmuran rakyat, dan bukan sebagai lahan korupsi baru?

Ini adalah ketakutan saya dari dulu, ketika penerapannya hanya menjadi bumerang untuk menciptakan raja-raja kecil baru, dengan kepentingan-kepentingan pejabat baru yang lebih spesifik dan akhirnya mengesampingkan pelayanan terhadap warga. Ada sebuah jawaban aneh dari seorang teman saya menanggapi soal ini, “mending dikorupsi ama orang-orang sendiri daripada dikorupsi ama orang luar”. Bagi saya, itu bukan lah jawaban. Tetapi lebih terlihat sebagai bentuk primordial akut yang menyentil konflik horizontal baru.

Adalah hal yang menakutkan jika muncul konflik horizontal sosial dalam kawasan yang dimekarkan. Berawal dari soal perasaan ketertinggalan hingga akhirnya kebablasan menjadi primordial yang berlebihan, chauvisnisme. Efek terburuk yang mungkin hanya membutuhkan “penabuh gong”, separatisme secara paksa dengan cara radikal. Negeri ini sudah belajar dari sejarah dalam hal separatisme. Tidak ada teori yang memastikan bahwa separatisme lahir karena tekanan ketidakadilan secara vertikal. Separatisme berawal dari ketidakpuasan dalam kehidupan sosial. Tidak hanya dari atas ke bawah, tetapi juga bisa juga secara horizontal.

Permasalahan yang muncul di kawasan-kawasan yang ingin memisahkan/memekarkan diri, tentunya harus ditilik dari beberapa aspek yang berimbang. Bukan hanya soal kesejahteraan, tetapi juga pertimbangan-pertimbangan konstelasi politik dan historis terbaru yang berkembang di kawasan tersebut. Setiap kawasan, memiliki karakteristik berbeda, terutama dalam hal affirmasi keberbedaan dan asal tuntutan pemisahan/pemekaran. Ini menjadi alasan absurd tak terkonsolidasi yang paling dominan dari sekian banyak pemekaran yang terjadi. Proposal yang sampai ke DPR bisa saja bicara soal kemakmuran dan kesenjangan, tetapi delik alasan kemakmuran dan kesenjangan tersebut jarang dilihat para pengambil keputusan dari sisi affirmasi keberbedaan dan legitimasi tujuan pemisahan.

Saya sendiri belum bisa mengutarakan secara gamblang dengan bahasa runut apa dan bagaimana cara melihat lebih detail sisi-sisi tersebut. Nanti akan saya coba tulis lagi dalam cerita berbeda. Mungkin dengan sedikit mengangkat historis-culture di Aceh, terutama yang terjadi di kawasan Aceh Tengah.

Dari album photo seorang teman, sebuah pengalaman masa kecil di dataran tengah-tengah Negeri Aceh, saya berpidato sampai soal pemekaran wilayah. Saya pun bingung kenapa bisa menulis dan berpikir soal begini. Ini cuma kebetulan sebuah sampah pemikiran saja saya rasa. Banyak gangguan-gangguan datang ke alam pikir saya untuk persoalan “Pemekaran, pemisahan wilayah administratif, hingga ancaman desintegrasi baru”. Mungkin kemampuan pemahaman saya hanya sampai pada persoalan sisi historis dan budaya saja. Dan ternyata tidak ada hal menakutkan sama sekali terjadi sebenarnya.

Tulisan ini juga berharap bisa sedikit menjawab pertanyaan kompleks yang sampai ke mailbox saya sejak 6 bulan lalu, 3 pertanyaan singkat :
1. Bagaimana Aceh nantinya di mata-mu, Jal?
2. Persoalan utama dari sekian banyak ancaman desintegrasi kelokalan di Aceh?
3. Kapan kamu lulus dan kembali ke Aceh?

Photo-photo diambil dari album Nuri

Thanks Nur,..

4 Comments

  1. Kalo pemekaran daerah bisa bener-bener bikin kemakmuran terjadi, selayaknya didukung. Masalahnya, itu cuma jadi jargon/kampanye dan lebih parah lagi anggarannya (mulai dari rapat di DPR sampek juklak) penuh korupsi. Ini cuma proyek mark up.

    Reply

  2. Pemekaran suatu daerah memerlukan kesiapan yang tidak gampang. Persiapan terpenting adalah sumber daya manusia. Saya yakin, faktor sumber daya manusia memegang peranan penting dalam kesuksesan sebuah pemekaran wilayah maupun otonomi.

    (Maaf, bukannya saya berbicara merendahkan) Di daerah dengan kemampuan SDM yang mumpuni, pengelola daerah secara terdesentralisasi menjadi lebih terarah. Minimal SDM di pemerintah diisi oleh orang yang kompeten, dan masyarakat pun sudah sangat “melek” akan kontrol terhadap pemerintah. Jadi, ada fungsi controlling dari masyarakat. Namun, tidak selamanya seperti itu.

    Pemekaran wilayah merupakan kegiatan yang sangat menghambur-hamburkan uang. Inilah mengapa, cost of politics in Indonesia is very high. Bayangkan, untuk membuka wilayah baru, berarti bangun kantor pemerintahan baru, kantor DPRD baru, gaji untuk personel masing-masing, dll. Ya, intinya biayanya sangat besar. Itu kalo satu daerah. Padahal, di Indonesia ada berapa daerah yang mekar.

    Saya setuju jika alasan pemekaran adalah untuk meratakan pelayanan masyarakat. Tapi, jika itu hanya janji politisi setempat yang ingin mendapatkan jabatan, sungguh saya tidak setuju. Bukankah lebih baik jika pelayanan masyarakat itu diberikan dalam konsep “cabang”. Maksudnya, pemerintah mendirikan lagi cabang-cabang seperti puskesmas, polsek, atau koramil, atau pusat layanan masyarakat. Jadi, lebih efektif dan efisien. Gak perlu bangun dan ngrekut anggota dewan lagi dan pejabat2 baru. Ya, seperti model bank yang buka kantor cabang pembantu gitu.

    Ya, that’s all. it’s just my opinion.

    Reply

  3. Untuk provinsi Gorontalo… pemekaran sangat berguna.. bayangkan jarak yang jauh sangat memberatkan pengurusann administrasi bagi masyarakat… belum lagi pembagian kue, terkadang Gorontalo tinggal dapat ampasnya… jadi Keberhasilan Pemekaran tergantung niat….dan ketulusan para pengambil keputusan di wilayah pemekaran tersebut, dan didukung oleh masyarakatnya

    Reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.